Surattidak bersedia divaksin tersebut dilampirkan langsung dalam Instruksi Gubernur Aceh No.02/INSTR/2021 itu. Ingub itu sendiri didasari pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Menten.
Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity atas virus SARS-CoV-2 di Indonesia, sebanyak 67-70% penduduk harus mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, pertanyaannya apakah semua warga bersedia divaksin? Karim 29, seorang karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan, mengaku kepada DW bahwa ia termasuk salah satu orang yang masih ragu untuk divaksin. Dua hal ia sebut menjadi alasannya. Pertama, berita miring tentang vaksin. “Contohnya setelah divaksin malah bertambah penyakit, bahkan ada yang dikabarkan setelah divaksin malah ada yang meninggal dunia”, ujarnya, pada Rabu 24/2. Sementara alasan kedua ia akui berhubungan dengan teori konspirasi. Baru-baru ini Indikator Politik Indonesia juga merilis hasil survei nasional bertajuk ''Tantangan dan Problem Vaksinasi COVID-19 di Indonesia''. Survei nasional yang dilakukan pada 1-3 Februari 2021 itu mengungkap masih banyak warga yang tidak bersedia divaksin. Melalui pertanyaan “apakah Ibu/Bapak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19?” yang ditujukan kepada responden, ditemukan bahwa hanya 54,9% saja warga yang sangat bersedia atau cukup bersedia untuk divaksin. Sementara, sekitar 41% warga menyatakan kurang bersedia atau sangat tidak bersedia untuk divaksin. Alasan penolakan yang dikemukakan beragam. Yang paling banyak adalah mereka yang merasa vaksin tidak aman. Ada yang beralasan vaksin tidak efektif, dan ada pula yang merasa tidak membutuhkan vaksin karena memiliki badan yang sehat. Sanksi bagi mereka yang menolak vaksin Guna memuluskan program vaksinasi di tanah air yang oleh Presiden Joko Widodo ditargetkan rampung dalam setahun, tentu keengganan warga untuk divaksin menjadi tantangan berat. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan memberlakukan sanksi bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima vaksin namun menolak disuntik vaksin. Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Secara lebih rinci, sanksi bagi mereka yang menolak vaksin tertuang dalam Pasal 13A ayat 4 dan Pasal 13B. Dalam Pasal 13A ayat 4 disebutkan bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda. Namun bukan hanya itu saja, dalam Pasal 13B disebutkan pula bahwa selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat 4, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Sanksi pidana tersebut diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang tertuang di Pasal 14 ayat 1. Disebutkan, bahwa bagi mereka yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan/atau denda maksimal 1 juta rupiah. “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” Kepada DW, Dr. Hasrul Buamona SH MH, seorang pakar hukum kesehatan sekaligus Direktur LPBH NU Kota Yogyakarta memaparkan pandangannya terkait sanksi-sanksi tersebut. Dr. Hasrul Buamona SH MH - Pakar Hukum KesehatanFoto privatHasrul mengatakan bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang memuat sanksi itu sebagai produk cacat’ karena tidak sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa sejatinya hanya ada dua produk hukum yang bisa memuat sanksi, yakni Undang-Undang UU itu sendiri dan peraturan daerah perda. Namun, berbeda halnya jika Perpres tersebut merujuk pada sebuah UU ketika membicarakan sanksi, maka hal itu menurut Hasrul baru diperbolehkan. “Kalau dalam Perpres tersebut dia langsung mencantumkan bahwa ada sanksi administrasi yang tadi disebutkan maka itu tidak boleh, tapi kalau dalam Perpres tersebut dia menyebutkan bahwa akan dikenakan sanksi yang merujuk kepada pasal 14 UU Wabah atau UU Wabah, itu masih bisa dibolehkan,” jelas Hasrul saat diwawancara DW, Selasa 23/2. Namun, terlepas dari muatan sanksi yang tercantum dalam Perpres yang menurutnya keliru, Hasrul menggarisbawahi satu hal bahwa di dalam hukum, ada sebuah keadaan darurat yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksin, meski dengan beberapa catatan penting. Pengecualian hukum tersebut menurutnya dibenarkan oleh satu adagium hukum, yaitu Salus populi suprema lex exto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi’. “Bisa ada pengecualian terhadap konteks dimana masyarakat itu kan dia punya hak untuk memilih, dia punya privasi terhadap kesehatan dirinya. Tapi dalam keadaan hukum darurat itu bisa diperbolehkan,” jelas Hasrul. Tapi yang perlu dicatat adalah dalam normanya, sifat pidana dalam ketentuan ini tidak boleh bersifat represif, melainkan harus bersifat preventif, kata Hasrul. “Itu normanya dia bersifat pidana administratif. Jadi kalau dalam ketentuan pidana dia bersifat norma pidana administrasi, maka sifat penanganan pidananya itu dia bersifat upaya terakhir, atau ultimum remedium,” pungkas Hasrul seraya menambahkan bahwa jika sudah masuk di ranah ultimum remedium, maka “masyarakat harus diberikan kesadaran, pendidikan dan edukasi terlebih dahulu." Data kasus harian baru COVID-19 di beberapa negara Asia tiap satu juta penduduk, per 17 Februari 2021 Gencarkan komunikasi publik Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia MHKI, dr. Mahesa Pranadipa, juga kemukakan pandangannya. Ia menilai wajar pemerintah mengeluarkan sanksi mengingat grafik penambahan kasus COVID-19 di tanah air tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meski begitu, beberapa poin dalam sanksi administratif yang dimuat dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tak luput dari kritiknya, terutama poin penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial yang disebut bisa memicu polemik baru. “Jaminan sosial itu wajib, jaminan sosial itu kan ada dua, ada jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Bagi mereka-mereka yang tidak mampu justru akan menimbulkan masalah baru kalau tidak diberikan bantuan sosial,” kata Mahesa kepada DW, Selasa 23/2. Sementara terkait sanksi pidana yang dimuat dalam UU Wabah, Mahesa mengatakan bahwa akan lebih tepat jika sanksi tersebut diberikan kepada mereka yang secara terang-terangan menghasut orang lain untuk tidak menerima vaksin. “Apalagi kemudian hasutannya itu berisi informasi-informasi hoaks maka selain UU wabah bisa dikenakan pasal-pasal terkait dengan hoaks, itu menurut saya lebih tepat,” jelasnya. Terlepas dari itu semua, Mahesa menekankan bahwa vaksinasi hanyalah salah satu cara untuk menekan penularan COVID-19. Selain dibutuhkan kedisiplinan masyarakat, upaya ini menurutnya harus diimbangi dengan pengawasan dan juga edukasi publik oleh pemerintah. “Jadi jangan kita hanya fokus kepada sanksinya saja tapi harusnya lebih digencarkan komunikasi publiknya, karena pertanyaan mendasarnya kenapa publik menolak itu saja,” kata Mahesa. Ini pulalah yang menjadi harapan Karim. Ia merasa perlu diperjelas apakah vaksin benar-benar aman atau tidak? Atau bayar atau tidak? Dikatakannya “Kalau memang udah benar aman ya orang mungkin akan oke oke saja tapi ini relatif." gtp/pkpPeserta CPNS 2021 dan PPPK non-guru di wilayah Jawa, Madura dan Bali wajib mendapat suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama agar bisa mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD. Namun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberi pengecualian bagi peserta yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, untuk tetap dapat JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Darurat Jawa - Bali dengan kewajiban pelaku perjalanan memiliki sertifikat vaksin minimal dosis pertama dikecualikan bagi penumpang dengan alasan medis dan pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan terdapat pengecualian terhadap orang yang dinyatakan tidak dapat menerima vaksin dikarenakan alasan medis pada periode dilakukan perjalanan.“Memang terdapat pengecualian terhadap orang yang dinyatakan tidak dapat menerima vaksin dikarenakan alasan medis pada periode dilakukan perjalanan,” ujarnya melalui siaran pers, Senin 5/7/2021.VP Corporate Secretary AP I Handy Heryudhitiawan menjelaskan bagi calon penumpang yang belum divaksin karena alasan medis berdasarkan keterangan dokter spesialis, dapat melakukan perjalanan udara dengan sejumlah syarat dokumen. Pertama, yakni surat keterangan dari dokter spesialis. Kedua, hasil tes negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.“Jika hasil tes RT-PCR atau rapid test Antigen calon penumpang yang belum divaksin dengan alasan medis tersebut negatif tetapi menunjukkan gejala, maka calon penumpang tersebut tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan melakukan tes diagnostik RT-PCR serta isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan,” JugaPPKM Darurat Berlaku, Ini Kapasitas Penumpang Tiap Moda Transportasi Hindari Pemalsuan, Penumpang Pesawat Jakarta-Bali Harus Tunjukkan Sertifikat Digital Vaksin Selain itu, lanjut Adita, sertifikat vaksin tidak menjadi mandatori untuk syarat pergerakan mobilitas di luar Jawa dan Bali. Dengan demikian, lanjutnya, syarat perjalanan di luar Jawa dan Bali adalah menunjukkan dokumen negatif hasil RT PCR 2x24 jam atau tes antigen itu, penumpang diwajibkan mengisi e-Hac pada perjalanan udara, laut, dan PPKM Darurat tersebut, Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri berdasarkan tiap moda transportasi. SE tersebut terdiri atas SE No. 43/2021 untuk Transportasi Darat, SE 2021 untuk Transportasi Laut, SE untuk Transportasi Udara, dan SE untuk kebijakan ini, dimulai pada Senin 5/7/2021 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi operator agar dapat substansi, paparnya, pokok dari keempat Surat Edaran SE tersebut adalah Pengaturan penyelenggaraan transportasi angkutan umum dan pribadi serta angkutan logistik di semua moda untuk memfasilitasi sektor esensial dan kritikal dengan pembatasan load factor, pembatasan jam operasional, penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta mengacu pada kriteria perjalanan yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid mengenai Kriteria dan Persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri PPDN sebagaimana ditetapkan dalam SE Satuan Tugas Kemenhub sebagai penyelenggara transportasi fokus untuk mengatur sarana dan prasarana transportasi di tempat asal, selama perjalanan, dan daerah SE ini berlaku secara nasional dengan pengaturan per wilayah yaitu wilayah Jawa dan Bali yang telah diberlakukan PPKM Darurat serta wilayah di luar Jawa dan Bali. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Amanda Kusumawardhani Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Bagiyang tidak bisa melakukan vaksinasi karena alasan tertentu, maka harus memiliki surat keterangan resmi dari dokter.. Tata Tertib Pelaksanaan SKD CPNS 2021: Peserta Wajib Datang 1 Jam Sebelum Seleksi Dimulai - Tribunnews.com. Syarat Ikut SKD CPNS, Surat Keterangan Tak Bisa Vaksinasi Harus dari Dokter Pemerintah. Bagi yang tidak bisa 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID 31VuGjLJ_Qblx6Db54wXAOKv793sgsN3EHbcga3m-MnuswCot2z2jA== Informasisampai saat ini pusat UTBK ITB tidak mensyaratkan adanya hasil tes swab antigen atau surat keterangan sehat. Universitas Lampung. Wajib vaksin booster. Bagi yang baru vaksin 1 & 2 atau vaksin 1 saja, diharuskan membawa bukti rapid tes antigen atau PCR. Jika belum sama sekali, diharuskan membawa bukti PCR atau surat keterangan dari dokter. PENTINGCONTOH SURAT PERNYATAANPenolakan Suntik Vaksin Corona semoga bermanfaat, bisa diedit SURAT PENOLAKAN LAYANAN KESEHATAN VAKSINASI / IMUNISASI Dengan Hormat ,Seperti kita ketahui dan pahami bersama di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004Hak Dan Kewajiban Pasien Pasal 52, pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran dan kesehatan mempunyai hak Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 3,Meminta pendapat dokter atau dokter yang lain,Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis,MENOLAK TINDAKAN MEDIS dan,Mendapatkan isi rekam medis. Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini ,Nama Tanggal Lahir Jenis kelamin Alamat Dengan ini, menyatakan menolak dilakukannya tindakan Vaksinasi / Imunisasi pada diri saya. Dengan alasan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini terkait status kehalalan vaksin yang sudah diberitahukan oleh MUI bahwa vaksin pada anak belum bersertifikasi halal. Menjalani hidup dan kehidupan adalah pilihan, halal dan haram adalah ketentuan. “La iqraha fiddin” tidak ada pemaksaan dalam agama apalagi untuk perkara duniawi. UUD 1945 pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi.”Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari 1945 Pasal 28I ayat 1-2, 1“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” 2”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 28b ayat 2 “Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dengan demikian kami berhak atas perlindungan dari intimidasi serta diskriminasi karena pilihan kami untuk tidak memberikan vaksin pada anak dan UU Tahun 2004 Pasal 45, tentang informed consent, yaitu persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Di Indonesia, informed consent secara yuridis formal terdapat pada pernyataan Ikatan Dokter Indonesia IDI melalui SK PB-IDI No. 319/PB/ Tahun 1988, dipertegas dengan Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik/ informed consent. UU Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1 “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”UU Tahun 2014 Pasal 45 ayat 1 “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat sejak dalam kandungan.” Ini bentuk perlindungan kami atas status kehalalan dan keamanan vaksin dan perlindungan terhadap Kejadian Ikutan Paska Imunisasi KIPI, Efek Negatif Vaksin, Vitamin K Sintetis dan sejenisnya. UU Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat islam yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur barang atau jasa yang bersifat Tahun 2002 tentang kewajiban memberikan perlindungan pada anak berdasakan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil meliputi hak hidup; hak bebas dari siksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; hak atas praduga tak bersalah; hak kebebasan berpikir; hak berkeyakinan dan beragama; hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan orang lain; hak perlindungan anak; hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi status kehalalan vaksin yang ternyata belakangan dibantah oleh MUI dan Halal Watch. Mengenai kasus-kasus kejadian KIPI yang diinformasikan di media-media massa maupun media sosial dan penjelasan mengenai No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, penjelasan pasal 5 ayat 1 bahwa upaya penanggulangan wabah haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat, antara lain agama. Status halal haram itu dalam agama islam adalah hal yang 6 bahwasannya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan wabah tidak mengandung Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 5 ayat 2 dan 3, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan hak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya. Pasal 7, tentang mendapatkan informasi dan edukasi yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8 berhak mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan yang telah dan akan diterima dari tenaga no. 12 tahun 2017, pasal 26 ayat 2 poin b, pengecualian penyelenggaraan imunisasi program bagi orang tua/wali yang menolak menggunakan vaksin yang disediakan MUI Tahun 2016, ketentuan hukum, bahwa hukum imunisasi adalah mubah, kewajiban menggunakan vaksin yang halal dan suci. Sedangkan alasan darurat yang disyaratkan harus dengan fatwa ulama atau ahli terkait, Bukan Fatwa dokter. Kewajiban pemerintah menyediakan vaksin halal dan melakukan sertifikasi halal kepada produsen vaksin sesuai dengan peraturaan perundang-undangan. Orang tua memang wajib memberikan dukungan pada program pemerintah namun pelaksanaan imunisasi itu tidak wajib, karena penceghan terhadap penyakit akibat virus/bakteri bisa dilakukan dg cara lain yaitu dengan meningkatkan antibody. Terkait program vaksinasi untuk masyarakat yang mau menerimanya, maka kewajiban pemerintah untuk menjamin penyediaan vaksin yang HALAL adalah MUTLAK. Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Di dalam surat penolakan ini, kami menyertakan alasan dan landasan hukum atas tindakan yang dipilih. Semoga dapat dipahami dan dihargai serta ditindaklanjuti sesuai dengan semestinya. Dengan ini kami menolak bentuk INTIMIDASI dan DISKRIMINASI serta menolak tindakan pemberian vaksin pada anak kami diluar sepengetahuan kami. Dan bila tetap dilakukan maka kami akan mengajukan Tuntutan Hukum baik terjadi kejadian ikutan akibat dari vaksinasi KIPI dalam jangka pendek ataupun panjang, ataupun tidak. Serta jika terjadi KIPI pada anak kami, maka semua pihak yang terkait harus membiayai seluruh terapi dan pengobatan saat dan pasca KIPI SEUMUR HIDUP anak kami. Dan bahwasannya anak-anak dan keluarga yang tidak divaksin maupun yang divaksin memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, oleh karena itu kami menolak diskriminasi dan intimidasi atas keputusan kami tersebut. ……. ,…………………………..Yang menyatakan, di sertakan Materai 6000 Hamba Allah Vaksin booster kedua atau vaksin dosis keempat disuntikkan kepada tenaga kesehatan (nakes) mulai Jumat, 29 Juli 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi booster kedua bertujuan menambah kekebalan tubuh atau imunitas terhadap virus corona.. Pasalnya, imunitas dari vaksin ketiga atau booster telah
Surat penolakan vaksinasi, untuk program Vaksinasi di sekolah. di tanda tangani di atas meterai oleh ke 2 orang tua. Berikan ke Kepala Sekolahnya, perlihatkan ke petugas kesehatannya, tanda tangani. *** BISMILLAAHIRRAHMAANIRROHIIM SURAT PERNYATAAN MENOLAK VAKSINASI/IMUNISASI Saya yang bertandatangan di bawah ini, I. Nama II. Alamat III. No KTP Sebagai Bapak/ Ibu, Suami, Istri dari... I. Nama II. Alamat III. No. KTP Menyatakan untuk diri dan keluarga MENOLAK di laksanakan VAKSINASI apapun juga, berdasarkan Keyakinan BERAGAMA. Dalam tuntunan Rasulullah SAW, di bidang Kesehatan, Thibbunabbawi menyatakan untuk Tindakan pencegahan terhadap penyakit, bagi BAYI adalah dengan cara ASI dan TAHNIK, dan untuk Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, adalah dengan cara BEKAM, obatan Herbal Resep Rasulullah SAW, makanan, minuman, prilaku Halalan Toyiban, dalam seluruh sendi kehidupan. • إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرمه الله. رواه البخاري “Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan kesembuhan dengan sesuatu yang Ia haramkan atasmu”. Sabda Rasulullah SAW “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan untuk kamu bahwa setiap penyakit ada obatnya. Oleh karena itu berobatlah tetapi jangan berobat dengan yang haram”. Abu Daud dari Abi Darda ra. Segala yang tumbuh dari badannya dari makanan yang haram dan riba,maka api neraka lebih baik untuknya HR Ibnu Mardawih dari Atak dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah SAW bersabda “La dharara wa la diror “artinya “ Janganlah kalian mencelakakan diri atau berbuat kerusakan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Saya sebagai seorang muslim dan warga negara Republik Indonesia, berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 memiliki hak untuk di lindungi Negara. UUD 1945 Pasal 29 menyatakan 1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanyaa masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan UU Kesehatan No 23 Tahun 1992, menyatakan bahwa setiap tindakan kesehatan , harus dengan persetujuan dari Keluarga. Maka saya sebagai warga negara Indonesia yang memahami HUKUM, memiliki HAK untuk menolak dilaksanakan tindakan kesehatan termasuik VAKSINASI, bagi diri saya maupun keluarga. Apabila dengan telah di buatnya surat ini petugas kesehatan , ataupun pihak-pihak sekolah ataupun pihak-pihak lain yang tetap melaksanakan , memaksa, merayu, untuk VAKSINASI secara apapun, maka saya tuntut untuk membayar ganti rugi DIYAT atau QISOS sesuai ketentuan Al Quran dan Hadits, atau...menuntut untuk........... Surat ini dibuat dalam kondisi sehat dan sadar . Memiliki kekuatan hukum, dan bila dilanggar dapat diproses secara legal menurut hukum yang berlaku. Tempat, tgl/bln, th Meterai pembuat surat keluarga pembuat surat Pihak Medis Pihak Sekolah/ terkait Dibuat dengan rangkap 2, di berikan ke kepala sekolah, dan di pegang 1 untuk pembuat surat. Silahkan di ubah kondisinya sesuai kebutuhan. Bila yang menolak adalah petugas kesehatan, Dokter atau Bidan, silahkan di angkat SUMPAH JABATAN KESEHATAN apa sebetulnya tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan itu, dan angkat FAKTA, bagaimana kondisi /kejadian bahwa banyak permasalahan kesehatan/ cedera vaksin setelah dilakukan Vaksinasi. *** Surat ini baik di mintakan untuk CALON JEMAAH HAJI, atau UMROH untuk VAKSIN MENINGITIS atau yang lainnya. BISMILLAAHIRRAHMAANIRROHIIM SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MELAKUKAN VAKSINASI Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama Alamat No KTP No Izin Praktek Sebaga dokter/bidan dari keluarga Bapak/ Ibu dari... Nama Alamat No. KTP Menyatakan siap bertanggung jawab dunia dan akherat jika ternyata vaksin ini adalah haram secara syariat dan membahayakan secara medis. Pertanggungjawaban dunia akan saya realisasikan dengan menanggung biaya perawatan jika terjadi hal perawatan dan menanggung kehidupan keluarga yang dirawat selama perawatan berjalan. Pertanggungjawaban akherat saya bersumpah "Demi Allah" berani menyatakan bahwa vaksin ini adalah HALAL dan sesuai dengan sunnah Rasul. Surat ini dibuat dalam kondisi sehat dan sadar . Memiliki kekuatan hukum, dan bila dilanggar dapat diproses secara legal menurut hukum yang berlaku. Tempat., tgl/bln, th Meterai Dokter/Bidan yang memvaksin *** INFORMASI BAGUS... Silahkan di baca. Vaksin Semestinya Laporan Terakhir Berikut Ini Menyudahi Polemik tentang Vaksin REP 02 March 2011 19141475 49 3 dari 6 Kompasianer menilai bermanfaat Artikel ini merupakan saduran dari Laporan aslinya Vaccines Get the Full Story yang dapat dilihat aslinya pada link berikut ini . Laporan ini sangat ditunggu tunggu diseluruh dunia dan mengungkap masalah Vaksin yang diperdebatkan kegunaannya dan dampak sampingannya yang buruk bagi kesehatan manusia terutama anak. Laporan ini dibuat oleh tidak kurang dari team yang berisi 80 orang para ahli peneliti dan praktisi kesehatan resmi, yang mewakili dokter anak, ahli orak, professor pathology, ahli kimia, biologi dan immunologi. Untuk sekedar memberi latar belakang argumentasi mengenai Vaksin ini, anda dapat melihat artikel saya yang lalu di artikel yang lalu. Sejumlah hal2 yang mengagetkan diungkap didalam laporan ini dan sebahagian saya sadurkan berikut ini Pernahkah anda bertanya mengapa sering para dokter tidak dapat mengetahui sumber dari sejumlah penyakit? Ternyata mereka tidak mengerti hubungan antara penyakit dan vaksin. Berikut ini adalah sejumlah penyakit yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan vaksin alergi, arthritis, asthma, Autism, cancer, diabetes, penyakit ginjal, keguguran, berbagai penyakit syaraf dan berbagai penyakit lainnya. Autism [Autis] yang berulang kali dibantah berhubungan dengan vaksin ahirnya dibenarkan dapat terjadi akibat vaksin. Pabrik farmasi dan industri asuransi kesehatan dan system kesehatan dikatakan benar bertambah kaya bila anda sakit. Dikatakan bahwa Vaksin tidak akan memberi kekebalan yang lama atau seumur hidup, dengan demikian perlu diberi suntikan “booster”, dimana setiap kali dilakukan maka dampak sampingnya semakin besar. Dampak sampingan vaksin ini dapat mengakibatkan penyakit yang diderita seumur hidup. Secara sinis disebutkan juga bahwa ternyata banyak obat2 tertentu yang diproduksi khusus untuk menyembuhkan dampak sampingan vaksin. Di Amerika [dan juga di banyak Negara lain], pabrik obat dan para dokter tidak dapat dituntut dan dipenjarakan bila terjadi dampak samping yang merugikan masyarakat. Disana mereka ini dilindungi oleh undang2. Kebanyakan para dokter dan praktisi kesehatan tidak melakukan vaksinasi bagi dirinya dan anak2nya. Mengapa? Mereka tahu bahwa vaksin itu tidak aman dan tidak efektif. Mereka tahu bahwa vaksin itu berbahaya. Mereka sering mengobati pasien yang sakit akibat dampak sampingan vaksin. Siapa yang menggaruk untung dari penjualan vaksin? Pertama tama adalah pabrik Farma. Mereka menguasi dan mengontrol semluruh system kesehatan, rumah2 sakit, universitas, klinik dan took obat. Pabrik oabt mengantongi puluhan Triliun rupiah dari bisnis ini. Dokter2 berpraktek secara buta butaan dan tidak berani mempertanyakan ke efektifan dan bahaya vaksin. Bila dilakukan, ini dapat menghancurkan karir dan periuk nasi mereka. Pabrik obat juga mengambil untung dari penjualan obat untuk menyembuhkan dampak sampingan vaksin tadi. Kedua adalah rumah sakit yang menampung korban dari dampak sampingan ini. Secara keseluruhan vaksin ternyata merupakan tulang belakang dari system kesehatan kita dalam arti yang buruk. Tanpa adanya vaksin, maka dapat dipastikan bahwa ongkos kesehatan akan berkurang jauh karena kita akan memiliki masyarakat yang lebih sehat secara keseluruhan. [Pernyataan ini perlu digaris bawahi dan sangat keras] Kita menggantikan cacar air dengan Autis, menggantikan flu dengan astma, mengganti radang telinga dengan diabetes dan daftar penyakit ini memanjang. Untuk menghindari penyakit2 yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya, kita menggantikan penyakit sementara ini dengan penyakit seumur hidup yang menurunkan kualitas hidup secara drastis. Ada berapa macam vaksin yang diketahui saat ini? Di Amerika, setiap anak diberi 35 suntikan yang ternyata mengandung 113 jenis partikel dari penyakit, berisi 4 macam sel binatang dan DNA nya, berisi DNA dari tissue bayi hasil abortus dan berisi albumin manusia. Apa yang menyebabkan Vaksin berbahaya bagi kesehatan? Virus dan bakteri dari kulur sel binatang dimana vaksin diproduksi. Sejumlah bahan metal mercury, almunium yang menyebabkan kerusakan syaraf dan kerusakan otak; Sel hewan dari monyet, ginjal anjing, ayam, sapi dan manusia; Formalin yang diketahui carcinogen. Gelatin dari hewan babi dan sapi; Polysorbate yang diketahui menyebabkan wanita mandul; MSG yang menyebabkan kekacauan metabolisme dan diabetes, kejang2 dan gangguan syaraf. Apakah ada masalah konflik kepentingan didalam bisnis ini? Jelas ada. Dibeberapa Negara dokter anak diberikan bonus atas jumlah vaksin yang diberikan kepada anak2. Konflik kepentingan lain terlihat mana kala representatif dari pabrik obat selalu duduk pada badan2 kesehatan nasional dan mendorong penggunaan vaksin. Apakah ada penelitian yang membandingkan kesehatan antara anak yang diberi vaksin dan yang tidak? Ternyata ada. Dari survey pada orang anak didapatkan bahwa Anak2 yang divaksinasi menderita lebih banyak astma sebesar 140%, ADHD [kelainan perangai anak, cenderung hyperaktif] sebesar 317%, masalah neurology sebesar 185% dan autism sebesar 146% dibandingkan dengan anak2 yang tidak diberi vaksin. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat? Disini dicantumkan beberapa saran dari sekian banyak hal yang perlu diketahui oleh orangtua atau masyarakat Pertama adalah Katakan TIDAK untuk vaksin. Anda memiliki hak untuk menolaknya. Orangtua tidak memerlukan dokter anak untuk memeriksa anaknya secara berkala, menimbang dan kemudian memberi suntikan vaksin. Pergi ke dokter lain atau dokter umum untuk hal ini. Mengapa? Karena dokter yang mendorong pemberian vaksin umumnya adalah dokter anak [pediatrician]. Bayi dilahirkan dengan kemampuan hidup yang tinggi dan tidak memerlukan vaksin. Orangtua perlu mempelajari tentang kesehatan anak, mengapa mereka demam dan seterusnya, belajar mengenai nutrisi dan informasi kesehatan lainnya. Belajarlah tentang vaksin lebih pintar dari dokter anda. Kemungkinan sekali para dokter tidak pernah tahu persis mengenai vaksin kecuali info yang diberikan oleh pabrik pembuatnya yang tentunya memuji muji tentang kegunaan vaksin dan menakut nakuti tentang bahaya bila tidak diberikan vaksin. Semoga laporan ini mengahiri polemik tentang bahaya tidaknya vaksin dan pemerintah perlu mengambil sikap yang tegas dalam penggunaan vaksin didalam program2 kesehatannya. Harus disadari akan banyak pihak yang berang, merasa terancam dan menolak isi studi ini, termasuk juga didalamnya para birokrat dan praktisi kesehatan. Diprediksi bahwa akan butuh 10-20 tahun lagi bagi seluruh Negara untuk menghapus penggunaan vaksin ini. Sebaliknya untuk keluarga2 yang lebih cerdas seperti anda, penggunaan vaksin dapat dimulai sejak sekarang. Untuk yang masih ingin membaca tentang hal sekitar vaccine, bisa dilihat pada sejumlah artikel pada site ini
. 407 297 245 374 187 85 471 315